Partisipasi Politik

Contoh partisipasi politik (dok/Espos/Burhan Aris Nugraha)

Pengertian Partisipasi Politik

1. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi.


Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya untukterlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah. 

2. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri-cirinya adalah :

1. Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).
2. Perilaku atau kegiatan itu mempengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan) atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.

Kegiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara :

1. Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam mempengaruhi pemerintah.
2. Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah.

Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional) tidak berupa kekerasan (nonviolence) seperti: ikut memilih dalam pemilihan umum,mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll. Ada juga yang melalui cara–cara diluar prosedur yang wajar (tidak konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti: demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (golput), hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, dan revolusi, kudeta, makar, dll.

3. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik yang mencakup semua kegiatan sukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin politik dan turut langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

Kesimpulan

Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, memberi catatan berbeda: Partisipasi yang bersifat mobilized (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Partisipasi sukarela dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik.

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond. Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk non konvensional.

a. Bentuk konvensional antara lain:

• 1) dengan pemberian suara (voting),
• 2) dengan diskusi kelompok,
• 3) dengan kegiatan kampanye,
• 4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan,
• 5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif,
• 6) dengan pengajuan petisi.

           Contoh partisipasi politik konvensional:

 Dialog Gubernur Jateng dengan Petani (dok: youtube.com)

b. Bentuk nonkonvensional antara lain:

• Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu; Kegiatan pemilu tahun 2014 yang diikuti oleh partai yang lolos verifikasi KPU merupakan contoh dari kegiatan pemilihan.
• Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu; 
• Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah; 
• Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan 
• Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

a. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik.

b. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah. 

Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu:

• a. kegiatan pemilihan,
• b. lobi,
• c. kegiatan organisasi,
• d. mencari koneksi,
• e. tindakan kekerasan.

Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga, yaitu:

• a. Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat.
• b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah.
• c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif.
• d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah.

Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Faktor-faktor penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi dalam proses politik menurut Myron Weiner antara lain:

1. Modernisasi
2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa
4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik
5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan 

Referensi:
http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/partisipasi-politik.html 
https://www.youtube.com

Get free daily email updates!

Follow us!

[Get this widget]

Ditulis Oleh: Rochimudin ~ Untuk Pendidikan Indonesia

Artikel Partisipasi Politik Semoga bermanfaat. Terimakasih atas kunjungan dan kesediaan Anda membaca artikel ini. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar baik FB comment maupun comment di blog. Sebaiknya berikan comment selain di FB comment agar cepat teridentifikasi.

Artikel Berkaitan: