SELAMAT DATANG & SELAMAT MENIKMATI BLOG INI. SEMOGA BERMANFAAT.
“Persiapan generasi emas, yaitu generasi yang kreatif, inovatif, produktif, mampu berpikir orde tinggi, berkarakter, serta cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan Generasi emas itulah, kita bangun peradaban Indonesia yang unggul, menuju kejayaan Indonesia 2045.”. (M. Nuh, Sambutan Mendikbud pada upacara Hari Pendidikan 2 Mei 2014)

Senin, 21 Januari 2013

Subjek-Subjek Hukum Internasional

Rochimudin | Senin, 21 Januari 2013 | 20.17 | |
Palestinian‑Liberation‑Organization
Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dan kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional.

Subjek Hukum Internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dan semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun dan kebiasaan internasional (Istanto, Ibid: 16; Mauna, 2001:12).

Ciri Subjek Hukum Internasional
Semua entitas ada kemampuan memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban menurut hukum internasional.
Menurut Starke, subjek hukum internasional terdiri dari:
  • Negara
Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah:
  • · Penduduk yang tetap
  • · Wilayah tertentu
  • · Pemerintahan
  • · Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
Beberapa literatur menyebutkan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang utama, bahkan ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional. Alasan yang mendasari pendapat yang menyatakan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang utama adalah:
  1. Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, sehingga yang harus diatur oleh hukum internasional terutama adalah negara.
  2. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama dimana negara yang paling berperan menciptakannya. 
  •  
  • Organisasi Internasional
Loggo Bank Dunia
(dok:
wikipedia.org)
Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Couloumbis dan James Wolfe:
  1. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  2. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO, International Monetary Fund, International Labour Organization, dan lain-lain;
  3. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), Europe Union.
Dasar hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional adalah pasal 104 piagam PBB.

  • Palang Merah Internasional
Lambang palang merah dan bulan sabit merah
(dok:
wikipedia.org)
Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam yang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dan negara-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123)
Dasar hukumya:
· Internasionai committee of red cross (ICRC)
· Konvensi jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang

Bendera negara Vatikan
(dok:
wikipedia.org)
Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katolik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. (Phartiana, 2003, 125)
Dasar hukumnya:
· Lateran Tretay (11 february 1929)

  • Kaum Pemberontak/Beligerensi (Belligerent)
Kaum beligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dan masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional.
Contoh PLO (Palestine Liberalism Organization) atau Gerakan Pembebasan Palestina.
Dasar hukumnya:
  • · Hak untuk menentukan nasib sendiri
  • · Hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial dan budaya sendiri
  • · Hak untuk menguasai sumber daya alam 

  • Individu
Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri.
Dasar hukumnya:
  • · Perjanjian Versailles 1919 pasal 297 dan 304
  • · Perjanjian Upersilesia 1922
  • · Keputusan Permanent court of justice 1928
  • · Perjanjian London 1945 (lnggris, Prancis, Rusia, USA)
  • · Konvensi Genocide 1948
 
Referensi:
http://myhepio.blogspot.com/2012/07
Tim Penyusun. 2013. LKS PKN Kelas XI Semester 2. MGMP PKN Kota Semarang

Get free daily email updates!

Follow us!


Ditulis Oleh: Rochimudin ~ Untuk Pendidikan Indonesia

Artikel Subjek-Subjek Hukum Internasional Semoga bermanfaat. Terimakasih atas kunjungan dan kesediaan Anda membaca artikel ini. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar baik FB comment maupun comment di blog. Sebaiknya berikan comment selain di FB comment agar cepat teridentifikasi.

Artikel Berkaitan:

14 komentar:

  1. Menurut saya Palang Merah Internasional layak menjadi subjek hukum internasional karena Palang Merah Internasional aktif dalam kegiatan internasional terutama dalam bidang kemanusiaan. Palang Merah Internasional banyak membantu korban-korban perang, korban bencana alam dan juga negara-negara yang membutuhkan bantuan-bantuan, sehingga Palang Merah Internasional layak menjadi subjek hukum internasional karena jasanya dalam kegiatan internasional. (Rizki Ananto - XI IPA 6 - 26 )

    BalasHapus
    Balasan
    1. Benar, palang merah internasional sudah menjadi subjek hukum internasional.

      Hapus
  2. Menurut saya Organisasi Internasional termasuk ke dalam subjek hukum Internasional karena Organisasi Internasional merupakan suatu organisasi yang anggotanya merupakan negara-negara di dunia, dan negara termasuk juga ke dalam subjek hukum Internasional, sehingga otomatis Organisasi Internasional termasuk ke dalam subje hukum Internasional. (Wahyu Puspita - XI IPA 4 - 33)

    BalasHapus
  3. Menurut saya kaum pemberontak bersenjata seharusnya lebih dipantau dan diberantas. Jangan kita biarkan mereka bebas. Itu menyebabkan mereka semakin menjadi-jadi. (Yulia Aryantisari XI IPA 9/36)

    BalasHapus
    Balasan
    1. Memang kaum pemberontak tidak diinginkan oleh pemerintaha pusat suatu negara, tapi kalau sampai kuat dan berhasil maka sulit terelakan. Oleh karena itu harus pandai menanganinya.

      Hapus
    2. Nggak sepenuhnya kesalahan ada d kaum belligerent. Bisa saja dr pemerintahan pusat itu sndiri. Mereka memberontak pasti karena adanya satu alasannya yg bertentangan dg keinginan mereka.
      Hehe, maaf numpang comment.
      Tanya memberi masukan saja. ��✌

      Hapus
  4. Menurut saya Negara sebagai subjek hukum yang utama karena negara sebagai pelaku utama terjadinya hubungan internasional selain itu negara sebagai subjek utama karena hukum Internasional megatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, sehingga yang harus diurus oleh hukum internasional terutama adalah negara dan perjanjian Internasional merupakan sumber hukum Internasional yang utama dimana negara yang paling berperan menciptakannya sehingga secara tidak langsung negara adalah subyek hukum internasional yang utama.(Rosyiidah Vionita R XI IPA 4/31)

    BalasHapus
  5. disini disebutkan bahwa tahta suci Vatikan jg termasuk subjek hukum internasional. lalu apakah tugas dan wewenang dari tahta suci vatikan tsb? apakah sama dgn negara sebagai subjek hukum? (Brigitta Candra XI IPA 3/06)

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tugas dan wewenangnya sama dalam hubungan internasional. Namun dalam forum PBB, Vatican tidak seperti negara anggota PBB namun hanya sebagai pengamat atau observer.

      Hapus
  6. Dengan adanya subjek subjek hukum internasional, semua kegiatan internasional mudah untuk dijalankan dengan baik. karna setiap hak-hak dan kewajiban menjadi sebuah tanggung jawab bagi tiap tiap subjek hukum internasional. sebaliknya apabila subjek hukum internasional tidak ada maka setiap kegiatan atau momen internasional tidak ada pertanggungjawaban akibatnya egiatan internasional berjalan tidak lancar dan tidak sesuia dengan yang diharapkan. terimakasih
    (Siti Badriyah XI IPA 3 no 30)

    BalasHapus
  7. Menurut Saya, Peranan Palang Merah Internasional dalam Hukum nternasional memiliki peranan yang penting karena dengan adanya palang merah internasional, kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat dalam peranannya di bdang internasional.
    (Intaninda Arfiani Putri XI IPA 3 20)

    BalasHapus
  8. pa, saya mau tanya.
    Kelompok organisasi pembebasan yang termasuk dalam subjek hukum internasional yaitu
    a.GAM b.Kontras c.PLO d.Green Peaces e.ILO

    BalasHapus
    Balasan
    1. Palestinian Liberation Organization (PLO). Tapi PLO sekarang sudah dibubarkan karena Palestina sudah memerdekakan diri dan diterima oleh PBB.

      Hapus
  9. menurut saya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Ya itu sangat benar ! Karena mereka kaum pemberontakan, pribadi yang berdiri sendiri. Kita jangan hanya langsung pesimis jika mendengar kata "pemberontakan", mereka juga manusia yang punya pemikiran sendiri dan semua individu/kelompok bebas mengemukakan pendapat. namun, mungkin cara menyampaikan aspirasinya saja yang "salah!" , itu harus dibenarkan. diberantaspun, akan menimbulkan masalah lain. seperti, jika pemerintah memberantas kaum pemberontak dan memberikan hukuman sesuai hukum yang ada di suatu negara. maka, kelompok pemeberontakan yang tersisa akan semakin melebih-lebihkan aksinya. :) thats my opini (Fadilah Witry Rafi XI IPA 2)

    BalasHapus

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

//