SELAMAT DATANG & SELAMAT MENIKMATI BLOG INI. SEMOGA BERMANFAAT.
“Persiapan generasi emas, yaitu generasi yang kreatif, inovatif, produktif, mampu berpikir orde tinggi, berkarakter, serta cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan Generasi emas itulah, kita bangun peradaban Indonesia yang unggul, menuju kejayaan Indonesia 2045.”. (M. Nuh, Sambutan Mendikbud pada upacara Hari Pendidikan 2 Mei 2014)

Jumat, 11 Januari 2013

Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional

Rochimudin | Jumat, 11 Januari 2013 | 13.19 |
Sidang ASEAN
(dok: http://hadisupriyono.blogspot.com)
Jelaskan 3 tahap proses pembuatan perjanjian internasional?
Jawab:

Menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, Perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apa pun namanya.. Maksud pembentuk treaty mensyaratkan pesertanya harus negara dan bentuknya tertulis semata-mata untuk memperkecil ruang lingkupnya. Sedangkan untuk sengketa yang pihaknya bukan negara misalnya organisasi internasional pengaturannya ditemukan dalam Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian internasional untuk sesama organisasi internasional atau organisasi dengan negara. Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Jadi, walaupun para pihaknya adalah negara bila ada klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional salah satu peserta maka perjanjian itu tidak dapat digolongkan sebagai perjanjian internasional tetapi dapat disebut kontrak.


Berdasarkan pendapat para ahli hukum internasional

Ada beragam pendapat diantara ahli tentang masalah ini. Mochtar Kusumaatmaja (1982) menegaskan bahwa berdasarkan praktik di beberapa negara, dikenal 2 cara pembentukan perjanjian internasional:

  • A. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional melalui tiga tahapan yaitu: 

1) Tahap Perundingan (negotiation)
Pada tahap ini pihak-pihak akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi yang hendak dicantumkan dalam naskah perjanjian. Materi tersebut ditinjau dari sudut pandang politik, ekonomi maupun keamanan dan juga mempertimbangkan akibat-akibat yang akan muncul setelah perjanjian disahka. Penunjukkan wakil suatu negara dalam perundingan diserahkan sepenuhnya kepada negara bersangkutan.

2) Tahap Penandatangan (signature
Tahap penandatanganan diakhiri dengan penerimaan naskah (adoption of the text) dan pengesahan (authentication of the text). Apabila koferensi tidak menentukan cara pengesahan maka pengesahan dapat dilakukan dengan penendatanganan, penandatanganan sementara atau pembubuhan paraf. Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, berarti suatu negara telah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.

3) Tahap Ratifikasi (ratification)
Meskipun delegasi suatu negara telah menandatangani suatu perjanjian internasional, tidak berarti bahwa negara tersebut secara otomatis terikat pada perjanjian itu. Negara tersebut baru terikat pada materi/ isi perjanjian setelah naskah tersebut diratifikasi.

  • B. Melalui dua tahapan yaitu perundingan dan penandatanganan.
Cara  yang pertama diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting, sehingga perlu persetujuan dari DPR. Sedangkan cara kedua untuk perjanjian internasional yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat seperti misalnya perdagangan yang berjangka waktu pendek.

Hampir senada dengan Mochtar Kusumaatmaja, Pierre Fraymond (1984) mengemukakan 2 prosedur pembuatan perjanjian internasional yaitu:

1. Prosedur normal atau klasik.
Prosedur ini mengharuskan adanya persetujuan parlemen, dengan melalui tahap perundingan, penandatanganan, persetujuan parlemen, dan ratifikasi.

2. Prosedur yang disederhanakan (simplified).
Prosedur ini tidak mensyaratkan persetujuan parlemen dan ratifikasi. Prosedur ini timbul untuk penyelesaian secara cepat.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan ke dua prosedur terletak pada perlu atau tidaknya persetujuan parlemen dalam pembuatan perjanjian internasional.

Berdasarkan hukum posisitf Indonesia

Dalam Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain. Dalam hal bahwa suatu perjanjian menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang, maka pembuatan perjanjian internasional harus dengan persetujuan DPR.

Ketentuan lebih lanjut tentang pembuatan perjanjian internasional diatur dengan UU Nomor 24 tahun 2000. Dalam UU ini ditegaskan pula bahwa pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap:
  • 1. Penjajakan
  • 2. Perundingan
  • 3. Perumusan naskah
  • 4. Penerimaan naskah perjanjian
  • 5. Penandatanganan
  • 6. Pengesahan naskah perjanjian

Pengesahan naskah perjanjian (authentication of the text) adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance), dan persetujuan (approval).

Get free daily email updates!

Follow us!


Ditulis Oleh: Rochimudin ~ Untuk Pendidikan Indonesia

Artikel Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional Semoga bermanfaat. Terimakasih atas kunjungan dan kesediaan Anda membaca artikel ini. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar baik FB comment maupun comment di blog. Sebaiknya berikan comment selain di FB comment agar cepat teridentifikasi.

Artikel Berkaitan:

9 komentar:

  1. Artikel ini berisi cukup lengkap materi pembelajaran yang mudah dimengerti. Tapi sayang dalam artikel ini kurang disisipkan gambar-gambar yang berhubungan dengan artikel tersebut yang membuat artikel ini kurang menarik. Tapi secara keseluruhan artikel ini cukup menarik.

    (Anisa Ayu Widiaswara/XI IPA 6/5)

    BalasHapus
  2. saya sangat setuju dengan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional karena melalui perjanjian internasional tersebut pihak-pihak yang bersangkutan dapat dengan jelas mengetahui statusnya. artikel ini juga sangat bermanfaat bagi saya, karena dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah pembelajaran bagi saya.jadi bagaimanapun juga artikel ini sangat SUPER! (sheilla lutfi hanida kls XI IPA6/30)

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih, semoga bermanfaat.

      Hapus
  3. menurut saya,artikel ini sudah cukup memuat untuk bab tahap-tahap pembuatan perjanjian hubungan internasional.Dengan artikel ini saya lebih mengetahui tentang bab ini.Sayangnya,tidak dilengkapi dengan foto atau video yang mendukung bab ini.Tapi untuk semuanya artikel ini sudah cukup menarik. (Anggita Purnama Hati/ XI IPA 6/04)

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih, semoga dapat terus mengupdate artikel ini.

      Hapus
  4. Simpel, ringkas, lengkap dan jelas.. itulah gambaran dari artikel ini. Pantas dikasih 4 jempol

    BalasHapus

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
//