 |
| Tarian adat memeriahkan peringatan 50 tahun kembalinya Papua ke Indonesia (dok: news.detik.com) |
Jakarta (news.detik.com) - Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan nota protes ke Pemerintah Inggris. Langkah itu dilakukan menyusul pembukaan kantor Free West Papua di kota Oxford, Inggris.
"Atas instruksi kami, Dubes RI di London telah menyampaikan posisi Pemerintah tersebut kepada Pemerintah Inggris", ujar Menlu Marty Natalegawa dalam siaran pers, Sabtu (4/5/2013).
Marty menilai pembukaan kantor tersebut tidak sesuai dan bertolak belakang dengan hubungan bersahabat yang selama ini terjalin di antara kedua negara. Dan bahkan posisi Pemerintah Inggris sendiri yang selama ini mendukung integritas wilayah NKRI termasuk di dalamnya Papua dan Papua Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI.
"Selain itu, tindakan tersebut juga bertolak belakang dengan pandangan masyarakat internasional yang secara tegas mendukung NKRI. Perkembangan dimaksud sebenarnya lebih mencerminkan keputusasaan pihak separatis menghadapi kenyataan dimaksud," urai Marty.
Pemerintah Inggris, lanjut Marty, melalui Kedubesnya di Jakarta telah menyampaikan tanggapan terhadap perkembangan dimaksud, yang intinya menegaskan kembali sikapnya yang tidak mendukung kemerdekaan provinsi Papua dan Papua Barat.
"Selanjutnya Pemerintah Inggris menegaskan pula bahwa Dewan Kota Oxford tidak mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Inggris dan memandang bahwa keputusan untuk membuka kantor dimaksud sepenuhnya adalah keputusan Dewan kota Oxford," jelasnya.
Pemerintah Indonesia sekali lagi mendorong agar Pemerintah Inggris senantiasa konsisten dan nyata menunjukkan kebijakannya untuk tidak mendukung tindakan apapun yang terkait dengan separatisme Papua.
"Sesuai dengan hubungan bersahabat Indonesia dan Inggris dan sejalan dengan pandangan masyarakat internasional terkait integritas wilayah NKRI," tutupnya.
(news.detik.com) - Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani angkat bicara mengenai peringatan 50
tahun kembalinya Papua ke Indonesia. Putri Megawati Soekarnoputri ini
meminta semua masalah di Papua segera diselesaikan.
 |
| Warga Sorong juga berdatangan untuk mengikuti upacara peringatan 50 th kembalinya Papua ke Indonesia (dok: news.detik.com) |
Setelah Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) yang dimulai pada tahun 1961 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno, akhirnya melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) Papua (dulunya bernama Irian Barat) dikembalikan kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Kini peringatan peristiwa itu dilaksanakan pada 1 Mei 2013.
OPM Berkantor di Inggris, Bukti Tumpulnya Diplomasi RI
Jakarta (beritasatu.com) - Dibukanya secara
resmi Kantor Perwakilan Papua Merdeka, di Oxford, Inggris, pada 28
April lalu dinilai sebagai cermin lemahnya diplomasi pemerintah
Indonesia.
 |
| Benny Wenda, tokoh OPM yang gencar melakukan lobi Internasional (sumber: Oxford Mail) |
"Tumpulnya diplomas RI ditunjukkan tidak bisanya menghadapi ofensif diplomasi individual seperti yang dilakukan Benny Wenda," kata Sekretaris Jenderal Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) Girindra Sandino dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (4/6).
Di Papua, masih ada Tentara Pembebasan Nasional OPM dibawah Goliath Tabuni, Komite Nasional Papua Barat dan lain-lain, yang masih berkembang melakukan kampanye Papua Merdeka.
Ditambah dengan kian tumbuhnya dukungan internasional dari kekuatan politik di Papua Nugini, Vanuatu, serta sejumlah politisi di Inggris, Selandia Baru dan Australia, Girindra mendesak pemerintah untuk meningkatkan ofensif diplomatik.
Menurutnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga harusnya menghentikan gaya diplomasi yang 'gemulai', dimana setiap bentuk dukungan internasional terhadap Papua Merdeka harus segera direspons keras, atau tegasnya, minimal dengan kecaman keras. Di samping itu, lanjut dia, intensifikasi dan akselerasi program-program kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur dan efektivikasi dana Otsus, begitu pula tindakan tegas atas korupsi dana Otsus, harus menjadi agenda prioritas Pemerintah.
"Dengan memberi izin membuka perwakilan Papua Merdeka di Inggris. Inggris tidak menghormati kedaulatan negara kita. Pemerintah harus segera mengirim nota protes kepada pemerintah Inggris. NKRI sudah final. Jangan pernah tunduk terhadap tekanan dan kecaman Lembaga-lembaga HAM Internasional yang mengatasnamakan kemanusiaan," tuturnya.
Langkah konkret pemerintah seandainya Kantor Papua Merdeka tidak ditutup, menurut Girindra, juga bisa berupa diplomasi yang keras atau ekstrem berupa pemutusan hubungan diplomatik dengan Inggris.
Di sisi lain, menurutnya, Inggris telah melecehkan Republik Indonesia, karena beberapa hari lalu, Indonesia pada tanggal 1 Mei, yakni tahun 1963 lalu, berhasil merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu pertiwi melalui serangkaian perjuangan diplomasi.
Di Papua, masih ada Tentara Pembebasan Nasional OPM dibawah Goliath Tabuni, Komite Nasional Papua Barat dan lain-lain, yang masih berkembang melakukan kampanye Papua Merdeka.
Ditambah dengan kian tumbuhnya dukungan internasional dari kekuatan politik di Papua Nugini, Vanuatu, serta sejumlah politisi di Inggris, Selandia Baru dan Australia, Girindra mendesak pemerintah untuk meningkatkan ofensif diplomatik.
Menurutnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga harusnya menghentikan gaya diplomasi yang 'gemulai', dimana setiap bentuk dukungan internasional terhadap Papua Merdeka harus segera direspons keras, atau tegasnya, minimal dengan kecaman keras. Di samping itu, lanjut dia, intensifikasi dan akselerasi program-program kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur dan efektivikasi dana Otsus, begitu pula tindakan tegas atas korupsi dana Otsus, harus menjadi agenda prioritas Pemerintah.
"Dengan memberi izin membuka perwakilan Papua Merdeka di Inggris. Inggris tidak menghormati kedaulatan negara kita. Pemerintah harus segera mengirim nota protes kepada pemerintah Inggris. NKRI sudah final. Jangan pernah tunduk terhadap tekanan dan kecaman Lembaga-lembaga HAM Internasional yang mengatasnamakan kemanusiaan," tuturnya.
Langkah konkret pemerintah seandainya Kantor Papua Merdeka tidak ditutup, menurut Girindra, juga bisa berupa diplomasi yang keras atau ekstrem berupa pemutusan hubungan diplomatik dengan Inggris.
Di sisi lain, menurutnya, Inggris telah melecehkan Republik Indonesia, karena beberapa hari lalu, Indonesia pada tanggal 1 Mei, yakni tahun 1963 lalu, berhasil merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu pertiwi melalui serangkaian perjuangan diplomasi.
Mantan Menlu OPM: Papua Bagian NKRI Sudah Final
Bila saat ini ada yang mimpi merdeka, itu hanya pekerjaan sia-sia.
 |
| Mantan Menteri Luar Negeri OPM, Nick Messet (dok: vivanews.com) |
VIVAnews - Di tengah pro kontra pembukaan perwakilan Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford Inggris, mantan Menteri Luar Negeri OPM Nick Messet angkat bicara.
Dia menyatakan Papua tidak mungkin merdeka, karena dunia sudah mengakui Papua atau yang dulu bernama Irian Barat melalui Perserikatan Bangsa Bangsa adalah bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Masalah Papua sudah selesai sejak 19 November 1969 melalui sidang Dewan Keamanan PBB, yang mensahkan bahwa Irian Barat, sekarang bernama Papua adalah milik Indonesia, sehingga mulai saat itu persoalan Papua sudah tutup buku habis dan tidak perlu dipersoalkan lagi," kata Nick saat dihubungi, Selasa 7 Mei 2013.
Jadi, kata dia, bila saat ini ada yang mempersoalkan masalah Papua dan memimpikan kemerdekaan, itu hanya pekerjaan sia-sia yang tidak akan pernah membawa hasil.
Legalitas bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, lanjut Nick, sudah ada sejak 4 Agustus 1928, di mana, saat itu Gubernur Jenderal Belanda mengakui Irian Barat (Papua) termasuk wilayah Indonesia. "Sehingga ketika sumpah pemuda dikumandangkan, Irian Barat atau Papua sudah termasuk dalam Indonesia," ucap Nick yang selama 40 tahun berjuang bagi kemerdekaan Papua di Eropa.
Namun, sambungnya, dalam perjalanan sejarah, Belanda menyangkal hal itu bahkan membohongi orang Papua. "Belanda tipu orang Papua, mereka katakan Papua bukan bagian dari Indonesia, padahal kepada seluruh dunia, Belanda mengakui Papua/Irian Barat adalah wilayah Indonesia," ujarnya.
Perjuangan Sia-sia
Bahkan setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1962, pendiri Organisasi Papua Merdeka Nikolas Youwe menanyakan kepada Amerika, kenapa mengakui Papua bagian dari NKRI.
"Waktu itu Bapak Nikolas Youwe tanya kepada Presiden Amerika John F Keneddy, kenapa jual tanah saya tanah Papua, lalu John F Keneddy menyatakan bukan Amerika yang jual, tapi Belanda yang mengakui Irian Barat/Papua bagian dari Indonesia," ucapnya.
Sehingga, sejak saat itu perjuangan Papua Merdeka sia-sia karena dunia sudah mengakui Papua/Irian Barat bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. "Sejak John F Keneddy menyatakan, bahwa Belanda yang mengakui Papua bagian dari NKRI, Nikolas Youwe pendiri OPM dan saya Menlu OPM putus asa, semua perjuangan ini sia-sia dan tidak mungkin merdeka, Pepera hanya formalitas saja supaya dunia tahu bahwa kembalinya Papua kepangkuan NKRI sesuai dengan hukum Internasional," ujarnya.
Mengenai manuver kelompok Benny Wenda yang membuka kantor OPM di Oxford, Nick Messet menyatakan itu hanya gertakan dan sama sekali tidak memiliki kekuatan selama pemerintah Inggris tidak mendukungnya. "Kami juga pernah buka kantor di Senegal dan Swedia, tapi semua sia-sia, dunia hanya mengakui Papua bagian dari Indoensia," singkatnya.
Namun seyogyanya, Nick berharap pemerintah menggunakan para pendiri OPM yang kini sudah bergabung dengan NKRI untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Papua sebenarnya.
Pemerintah seharusnya memakai para pendiri OPM (orang Papua) yang sudah kembali ke NKRI untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Papua sebenarnya. Karena pendiri OPM mengerti sejarah dan pernah berjuang puluhan tahun, namun sadar perjuangan itu sia-sia kemudian kembali ke NKRI dan membangun Papua dalam semangat otonomi khusus. "Tapi ini tidak dipakai pemerintah," katanya.
Nick Messet juga mengungkapkan, dirinya pernah memberikan penjelasan kepada aktivis Papua Merdeka di Auckland Selandia Baru, bahwa apa yang diperjuangkan adalah sia-sia. "Saat diberi kesempatan bicara saya bilang saya sudah berjuang 40 tahun di Eropa untuk Papua Merdeka. Tapi semua sia-sia karena dunia melalui PBB mengakui Papua adalah bagian dari Indoensia, lebih baik mari membangun Papua dengan semangat otonomi khusus yang sudah diberikan pemerintah," ucapnya.
Dia menyatakan Papua tidak mungkin merdeka, karena dunia sudah mengakui Papua atau yang dulu bernama Irian Barat melalui Perserikatan Bangsa Bangsa adalah bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Masalah Papua sudah selesai sejak 19 November 1969 melalui sidang Dewan Keamanan PBB, yang mensahkan bahwa Irian Barat, sekarang bernama Papua adalah milik Indonesia, sehingga mulai saat itu persoalan Papua sudah tutup buku habis dan tidak perlu dipersoalkan lagi," kata Nick saat dihubungi, Selasa 7 Mei 2013.
Jadi, kata dia, bila saat ini ada yang mempersoalkan masalah Papua dan memimpikan kemerdekaan, itu hanya pekerjaan sia-sia yang tidak akan pernah membawa hasil.
Legalitas bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, lanjut Nick, sudah ada sejak 4 Agustus 1928, di mana, saat itu Gubernur Jenderal Belanda mengakui Irian Barat (Papua) termasuk wilayah Indonesia. "Sehingga ketika sumpah pemuda dikumandangkan, Irian Barat atau Papua sudah termasuk dalam Indonesia," ucap Nick yang selama 40 tahun berjuang bagi kemerdekaan Papua di Eropa.
Namun, sambungnya, dalam perjalanan sejarah, Belanda menyangkal hal itu bahkan membohongi orang Papua. "Belanda tipu orang Papua, mereka katakan Papua bukan bagian dari Indonesia, padahal kepada seluruh dunia, Belanda mengakui Papua/Irian Barat adalah wilayah Indonesia," ujarnya.
Perjuangan Sia-sia
Bahkan setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1962, pendiri Organisasi Papua Merdeka Nikolas Youwe menanyakan kepada Amerika, kenapa mengakui Papua bagian dari NKRI.
"Waktu itu Bapak Nikolas Youwe tanya kepada Presiden Amerika John F Keneddy, kenapa jual tanah saya tanah Papua, lalu John F Keneddy menyatakan bukan Amerika yang jual, tapi Belanda yang mengakui Irian Barat/Papua bagian dari Indonesia," ucapnya.
Sehingga, sejak saat itu perjuangan Papua Merdeka sia-sia karena dunia sudah mengakui Papua/Irian Barat bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. "Sejak John F Keneddy menyatakan, bahwa Belanda yang mengakui Papua bagian dari NKRI, Nikolas Youwe pendiri OPM dan saya Menlu OPM putus asa, semua perjuangan ini sia-sia dan tidak mungkin merdeka, Pepera hanya formalitas saja supaya dunia tahu bahwa kembalinya Papua kepangkuan NKRI sesuai dengan hukum Internasional," ujarnya.
Mengenai manuver kelompok Benny Wenda yang membuka kantor OPM di Oxford, Nick Messet menyatakan itu hanya gertakan dan sama sekali tidak memiliki kekuatan selama pemerintah Inggris tidak mendukungnya. "Kami juga pernah buka kantor di Senegal dan Swedia, tapi semua sia-sia, dunia hanya mengakui Papua bagian dari Indoensia," singkatnya.
Namun seyogyanya, Nick berharap pemerintah menggunakan para pendiri OPM yang kini sudah bergabung dengan NKRI untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Papua sebenarnya.
Pemerintah seharusnya memakai para pendiri OPM (orang Papua) yang sudah kembali ke NKRI untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Papua sebenarnya. Karena pendiri OPM mengerti sejarah dan pernah berjuang puluhan tahun, namun sadar perjuangan itu sia-sia kemudian kembali ke NKRI dan membangun Papua dalam semangat otonomi khusus. "Tapi ini tidak dipakai pemerintah," katanya.
Nick Messet juga mengungkapkan, dirinya pernah memberikan penjelasan kepada aktivis Papua Merdeka di Auckland Selandia Baru, bahwa apa yang diperjuangkan adalah sia-sia. "Saat diberi kesempatan bicara saya bilang saya sudah berjuang 40 tahun di Eropa untuk Papua Merdeka. Tapi semua sia-sia karena dunia melalui PBB mengakui Papua adalah bagian dari Indoensia, lebih baik mari membangun Papua dengan semangat otonomi khusus yang sudah diberikan pemerintah," ucapnya.
Komentar Penulis:
Awal pembebasan Irian atau Papua dari kolonialisme Belanda adalah menghapuskan penjajahan. Wilayah Indonesia berdasarkan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 meliputi daerah bekas jajahan Belanda, termasuk Papua yang ama akan diselesaikan kemudian. Ini sudah jelas. Ketika masuk ranah international issues dan sampai ke PBB, semua orang tahu. Tentu ada pihak yang tidak suka dengan Indonesia sehingga mengungkit kelemahan/masalah, mempersoalkan perjanjian New York dan PERPERA di Papua. Belum negara atau pihak yang terang atau malu-malu mendukung OPM.
Oleh karena itu, orang Papua dan kita semua itu senasib (pernah dijajah dan mungkin lebih lama Papua dari Belanda). Maka marilah kita bangun Papua dengan gotong royong. Ingat kita punya Bhinneka Tunggal Ika.
Untuk Menteri Luar negeri langkahnya sudah tepat, tapi kita perlu tegas terhadap negara-negara yang menggunakan standar ganda dalam pengakuan kedaulatan NKRI. Jangan kita mau dikasih Dr. Honoris Causa atau gelar kebangsawanan namun dibalik itu ada maksud lain. Contohlah diplomat kita dulu seperti Agus Salim, M. Hatta, Ali Sastro Amidjojo, dan sebagainya yang tegas dan tidak kompromi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dan kedaultatan bangsa. Nah, bagaimana dengan komentar anda, silahkan tuliskan komentar di bawah ini.
Sumber Bacaan:
- http://news.detik.com/read/2013/05/04/222224/2238124/10/ri-protes-keras-ke-inggris-soal-kantor-free-west-papua-di-oxford?9922032
- http://news.detik.com/read/2013/04/30/080409/2233649/10/puan-bicara-mengenai-peringatan-50-tahun-kembalinya-papua-ke-nkri?nd771104bcj
- http://www.beritasatu.com/asia/111871-opm-berkantor-di-inggris-bukti-tumpulnya-diplomasi-ri.html
- http://nasional.news.viva.co.id/news/read/411144-mantan-menlu-opm--papua-bagian-nkri-sudah-final
Ditulis Oleh: Rochimudin ~ Untuk Pendidikan Indonesia
Artikel RI Protes Keras ke Inggris Soal Kantor Free West Papua di Oxford
Semoga bermanfaat.
Terimakasih atas kunjungan dan kesediaan Anda membaca artikel ini.
Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar baik FB comment maupun comment di blog. Sebaiknya berikan comment selain di FB comment agar cepat teridentifikasi.
saya setuju,papua yang dulunya bernama irian barat telah kembali kepangkuan ibu pertiwi dan satuan OPM itu sia-sia karena dunia telah mngakui bahwa papua satu kesatuan dari indonesia jadi indonesia dan papua harus damai (Hesti XI ipa7/16)
BalasHapussaya setuju. menurut saya papua tidak seharusnya memisahkan diri dari NKRI. Dewan kota Oxford di Inggris juga tidak seharusnya mengijinkan pendirian kantor OPM di Oxford. karena itu berarti mereka mendukung gerakan OPM.
BalasHapustetapi di sisi lain pemerintah NKRI juga harus lebih peduli terhadap kesejahteraan papua, jika tidak ingin papua memisahkan diri dari NKRI.
(Karina Budisantoso XI IPA 7 / 19)
free west papua yang berarti sebagian orang indonesia yang tinggal di inggris dan bahkan sudah menjadi warga negara inggris ingin menjadikan papua berdiri menjadi negara sendiri dan ingin keluar dari indonesia saya sangat tidak setuju karena atas dasar apa orang-orang indonesia yang telah menjadi warga negara inggris ingin menjadikan papua negara sendiri. mengapa mereka ingin mengacaukan negara yang dulu telah membesarkan nya, negara yang subur ini. tetapi bisa saja mereka melalukan ini karena mungkin ketika menjadi warga negara indonesia mereka tidak suka dengan pemerintahan ini dan mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah. dalam hal ini juga kita tidak bisa juga menyalahkan mereka yang telah ganti warga negara hal ini terjadi pasti ada sebabnya. sebaiknya juga kita mengoreksi pemerintahan yang mugkin banyak yang ditentang oleh warga lain. tapi juga yang ingin mendirikan free west papua tidak memiliki sifat yang tidak mencerminkan ideologinya dulu dan lebih menonjolan kepada dunia bahwa adanya warga indonesia yang tidak suka dengan negaranya atau mantan negaranya.(Yovita Nufi)
BalasHapussaya agak kurang setuju karena papua bagian dari negara indonesia dan harus dipertahankan jadi inggris tidak perlu ikut campur karena inggris bukan bagian dari indonesia...
BalasHapusTamara Regina V
saya kurang setuju karena papua bagian dari negara indonesia dan harus dipertahankan jadi inggris tidak perlu ikut campur karena inggris bukan bagian dari indonesia...papua juga merupakan wilayah yang mempunyai budaya yang unik dan itu merupakan ciri khas dari indonesia..
BalasHapusPrima Dwi Kartika