“Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita”. (Soekarno)

Senin, 04 Maret 2013

Sejarah Perkembangan Hukum Internasional

Rochi mudin | Senin, 04 Maret 2013 | 18.09 |
Sejarah perkembangan hukum internasional dapat dibagi menjadi empat periode yaitu:

1. Periode memperjuangkan hak hidup negara-negara kebangsaan. 
Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian Westphalia 1648. Perjanjian Damai Westphalia terdiri dari dua perjanjian yang ditandatangani di dua kota di wilayah Westphalia, yaitu di Osnabrück (15 Mei 1648) dan di Münster (24 Oktober 1648). Kedua perjanjian ini mengakhiri Perang 30 Tahun (1618-1648) yang berlangsung di Kekaisaran Suci Romawi dan Perang 80 Tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Belanda. 

Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah :
  • 1. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa .
  • 2. Perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci.
  • 3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing.
  • 4. Kemerdekaan negara Belanda, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.
Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakekat negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.

Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrech yang penting artinya dilihat dari sudut politik Internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional.

2. Periode konsolidasi masyarakat internasional. 
Periode ini ditandai adanya Konferensi Perdamaian di Den Haag - Belanda pada tahun 1899 dan 1907. 

3. Perode emansipasi politik negara-negara terjajah ke dalam masyarakat internasional sebagai negara merdeka. Kenyataan ini diwujudkan melalui organisasi internasional yang bersifat multilateral  yaitu Liga Bangsa-Bangsa dan selanjutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

4. Periode Hukum Internasional yang ditandai oleh efektivitas sanksi-sanksi hukum internasional sekira tahun 1990 sampai sekarang. 

Sebelum munculya negara-negara kebangsaan, sudah banyak ahli yang mempelajari hukum internasional. Pada umumnya dalam memaparkan perkembangan sejarah hukum internasional pada periode abad pertengahan, mereka hanya mengungkap tokoh-tokoh dari Eropa Barat, setelah perkembangan di negara-negara Yunani, Kekaisaran Romawi, dan Yahudi, langsung saja pada tokoh-tokoh yang dianggap pelopor hukum internasional di negara-negara Barat, seperti Santo Thomas Aquinas (1226-1274), De Vitoria (1486-1516) dan Suarez (1548-1617). Tokoh-tokoh yang mengembangkan hukum internasional antara lain:

1. Francisco de Vitoria (1486-1546)

Francisco de Vittoria
(dok:
pensamientocatolico.wordpress.com)
Hukum internasional meliputi seluruh umat manusia dan bersandar pada hukum kodrat. Hukum kodrat hanya memuat asas-asasnya dan pelaksanaannya diserahkan kepada perjanjian. Pandangan Viktoria dipengaruhi oleh agama Katolik yang dianutnya.
2. Francisco Suarez (1548-1617)
Ius gentium dalam pengertian hukum romawi sebagai hukum yang meliputi peraturan-peraturan untuk bermacam- macam bangsa. Oleh karena itu ius gentium hanya dapat diubah dan dihapus oleh persesuaian kehendak dan masyarakat bangsa-bangsa secara keseluruhan. Dasar mengikat ius gentium adalah pacta sunt servanda. Dalam pandangan Suarez yang dimaksud hukum internasional adalah ius gentium.

3. Alberico Gentili (1552-1608)
Alberico Gentili
(dok:
en.wikipedia.org)
Dalam permulaan hukum internasional, perang merupakan keadaan normal, sedangkan damai merupakan keadaan pengecualian. Gentili membuat sistematika hukum internasional yang terdiri atas:
  • persoalan perang adil
  • persoalan hukum perjanjian
  • persoalan netralitas
  • persoalan hukum laut
  • persoalan perwakilan diplomatik
  • persoalan kewasitan

4. Hugo De Groot (1583-1645)
Grotius (dok: oregonstate.edu)

Hugo De Groot yang terkenal dengan nama Grotius adalah seorang Calvinis. Bukunya yang terkenal adalah De Jure Belli Act Pacts (Hukum Perang dan Damai). Ia berpandangan bahwa sistem hukum internasional didasarkan pada hukum alam yang terlepas dari agama dan gereja. Ia memberi tempat yang penting terhadap negara-negara nasional dan hukum internasional. Grotius disebut Bapak Hukum Internasional.

Apa yang dikemukankan oleh tokoh-tokoh tersebut akan dilanjutkan oleh tokoh selanjutnya seperti Zouche, Pfuffendorf, Christian Wolf, Von Martens, dan Emerich Vattel.

Pada saat itu kerajaan-kerajaan dan ilmuwan Muslim pun ikut andil dalam membangun hukum internasional hingga pernah mencapai puncak kejayaan pada abad ketujuh sampai dengan abad ketiga belas sementara Eropa masih ada dalam kegelapan dan keterbelakangan.

Pada abad ketujuh dan kedelapan Masehi, kebangkitan Islam melanda dunia. Pada masa kejayaan negara  Abasyiyah, Muawiyah, dan Usmaniah yang diperintah oleh umat Islam telah berhasil meluaskan kekuasaannya sampai ke Sisilia, Italia Selatan, Prancis dan Spanyol dan beberapa daratan Eropa lainnya.

Sesungguhnya, di negara-negara Islam tempo dulu banyak sarjana politik Islam yang telah menghasilkan karya-karya besar, seperti:
1) Al Farabi dari Transoxania (sekarang, Turkemania), yang hidup pads 260-339 H atau 870-950 M, seorang filsuf dan politikus terkenal dengan teorinya “Madinatu’l Fadilah” yang diterjemahkan menjadi Negara Utama (Model State).

2) Ibnu Sina (dalam tulisan Barat dikenal Avicenna) dan Belch (sekarang Afganistan), hidup pads 370-428 H atau sama dengan 980-1037 M, seorang dokter politikus, terkenal dengan teorinya “Siyasatu `rrajul” yang diterjemahkan menjadi Negara Sosialis (Socialistic State).

3) Imam Al Gazali dari Thus, Persia (sekarang, Iran), yang hidup pada 450-505 H atau 1058-1111, seorang sufi-politikus. la terkenal dengan teorinya “Siyasat ul Akhlaq” yang terkenal dinamakan Negara Akhlak (Ethical State).

4) Ibnu Rusjd (dalam tulisan barat dikenal Averroes) dari Cordova, Andalusia (sekarang, Spanyol), yang hidup pada 520-595 H atau sama dengan 1126-1198 M, seorang hakim-politikus, terkenal dengan teorinya “Al Jumhuriyah wa’I Ahkam“, yang secara populer dinamakan pula “Negara Demokrasi” (Democtratic State).

5) Ibnu Kaldun dari Tunis (sekarang, Tunisia), yang hidup pada 732-808 H atau sama dengan 1332-1406 M, seorang sosiolog¬politikus yang terkenal dengan teorinya “Al Ashabiyah wa’1¬Igtidad ” yang lebih populer dengan “Negara Persemakmuran” (Welfare State).

Teori yang paling terkenal yang ada kaitannya dengan topik bahasan atau studi hukum internasional dari kelima teori tersebut adalah “Madinatu’1 Fadilah” yang ditulis oleh Al Farabi. Dalam buku tersebut Al Farabi membagi tingkat-tingkat masyarakat manusia yang berbentuk negara atas tiga tingkatan sbb.:
a. Kamilah Sugra (Masyarakat Kecil atau Negara Nasional)
b. Kamilah Wusta (Masyarakat Tengah atau Persekutuan Regional)
c. Kamilah Uzma (Masyarakat Besar atau Negara Internasional)

Namun Al-Farabi tidak secara rinci menjelaskan konsepsi dari tiga tingkatan bentuk negara. la hanya menyebut satu istilah untuk mayarakat kota yang sempuma dan diakui sudah berhak menj adi negara yang disebut “Madinah Kamilah”.
 
Sumber referensi:
Panitia Sertifikasi Guru Rayon XII UNNES. 2011.
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional
http://massofa.wordpress.com/2012/02/06/sejarah-hukum-internasional/ (4 Maret 2013)

    Get free daily email updates!

    Follow us!


    Ditulis Oleh: Rochi mudin ~ Untuk Pendidikan Indonesia

    Artikel Sejarah Perkembangan Hukum Internasional Semoga bermanfaat. Terimakasih atas kunjungan dan kesediaan Anda membaca artikel ini. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar baik FB comment maupun comment di blog. Sebaiknya berikan comment selain di FB comment agar cepat teridentifikasi.

    Related Post:

    3 komentar:

    1. Saya kurang setuju dengan pengembangan hukum Internasional dari Alberico Gentili, karena sistematika hukumnya tidak bisa memberikan kejelasan hukum bagi negara2 yang masih bersengketa. (Dessy Estiningrum)

      BalasHapus
    2. Saya setuju dengan pendapat J. Starke yang menyatakan bvahwa hukum internasional adalah keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri prinsip prinsip dan kaidah dari negara negara yang merasa terikat oleh aturan tersebut, dan peraturan tersebut mengharuskan negara negara terkait itu untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan, dengan adanya hukum internasional maka suartu negara memiliki prinsip untuk membangun negaranya, jadi alangkah lebih baiknya hukum internasional berlau untuk seluruh negara dan tidak hanya negara negara yang merasa terikat aturan tersebut. (Thalia Gustita Hayuti XI IPA 3/ 33)

      BalasHapus
    3. ternyata banyak juga sarjana sarjana dan ilmuan islam yang ikut membangun hukum dan politik internasional bahkan hingga mencapai masa kejayaan, sbelumnya saya fikir hanya budaya barat yg mempengaruhi.
      -Novia-

      BalasHapus

    Berlangganan

      Enter your email address:

      Delivered by FeedBurner

    //