Mata Pelajaran PKN (Tipe A)
Rabu, 20 Februari 2013
Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan menghitamkan pada salah satu huruf jawaban a, b, c, d atau e pada lembar jawaban !
1. Pengakuan negara lain merupakan pelengkap dalam unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Hal itu merupakan pengertian dari unsur terbentuknya negara yang bersifat …..
2. Berikut ini adalah pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan yaitu …..
- a. deklaratif
- b. konstitutif
- c. de jure
- d. de facto
- e. konsultatif
2. Berikut ini adalah pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan yaitu …..
- a. organisasi yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.
- b. organisasi kesusilaan yang timbul karena sintesa antara kemerdekaan individu dan ke- merdekaan universal.
- c. masyarakat hukum yang dibentuk karena perjanjian masyarakat yang bertujuan untuk perdamaian.
- d. organisasi yang melaksanakan kehendak anggotanya yang mana kehendak itu dituangkan dalam hukum.
- e. organisasi yang memiliki wewenang berkuasa yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau bangsa.
Jawaban: E
3. Suatu negara yang merupakan gabungan dari
beberapa negara bagian merupakan pengertian bentuk negara …..…..
a. protektorat
b. dominion
c. uni
d. kesatuan
e. serikat
Jawaban: E4. Suatu wilayah dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi yang berarti dan berdirilah negara di wilayah itu. Proses terbentuknya negara ini adalah secara .…..
a. peleburan
b. penaikan
c. penguasaan
d. penyerahan
e. proklamasi
Jawaban: C
5. Negara tidak terjadi karena kehendak manusia
melainkan kehendak Tuhan. Hal ini merupakan terjadinya negara berdasarkan teori
…..
a.
perjanjian masyarakat
b.
ketuhanan
c.
kedaulatan hukum
d.
kedaulatan raja
e.
kedaulatan negara
Jawaban: B
6. Salah satu kerugian yang paling
utama ditimbulkan oleh sifat ekstrimisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu …..
a. tumbuhnya sikap menang sendiri.
b. semakin kuatnya individualisme.
c. dapat menimbulkan perpecahan.
d. menimbulkan rasa saling curiga.
e. berkembangnya nasionalisme sempit.
Jawaban: C
7. Contoh perilaku tenggang rasa dalam kehidupan
masyarakat yaitu …..
a. menghindarkan diri dari perbedaan pendapat.
b. memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.
c. menyadari akan hak dan kewajibannya di masyarakat.
d. mengatur kehidupan seseorang yang kurang beruntung.
e. meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga.
Jawaban: C
8. Prinsip-prinsip
dasar kehidupan demokrasi adalah penting untuk mewujudkan kehidupan bernegara
yang konstitusional. Berikut ini yang merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan
demokrasi yaitu …..
a.
pemerintahan berdasarkan kekuasaan
absolut.
b.
peranan media massa yang terbatas.
c.
sistem peradilan yang berpihak
pada kekuasaan.
d.
adanya penyelenggaraan pemilu yang
demokratis.
e.
kurangnya pendidikan demokrasi di
sekolah.
Jawaban:D
9. Kelompok politik yang tumbuh dalam masyarakat
yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan seperti
partai politik, kelompok kepentingan, media massa dan sebagainya disebut …..
a. infrastruktur politik
b. supra struktur politik
c. sistem politik
d. partisipasi politik
e. partai politik
Jawaban:A
10. Perhatikan beberapa
kegiatan di bawah ini:
1. Menyampaikan aspirasi
2. Kegiatan wisata
3. Kampanye partai
4. Kegiatan pemilihan umum
5. Tindakaan sosial
Berdasarkan pilihan di atas, kegiatan yang menunjukan partisipasi
politik yaitu …..
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 4
c. 2, 3, 4
d. 2, 4, 5
e. 3, 4, 5
Jawaban:B
11. Bagi
negara Indonesia, kerjasama antar negara di dunia sangat bermanfaat untuk …..
a.
mampu menandingi negara adikuasa
dalam kemampuan militer.
b.
berusaha mengatasi ketertinggalan
dengan bantuan dan kerjasama dengan negara lain.
c.
mendekati negara maju dan kuat untuk
memperoleh perlindungan keamanan.
d.
menghindari ancaman dari negara
maju.
e.
menyaingi kekuatan besar yang
sudah ada dan berpengaruh.
Jawaban:B
12. Persetujuan
secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban-kewajiban
internasional dan negara peserta perjanjian diberi kesempatan mengadakan pengamatan
untuk terikat atau tidak, merupakan salah satu tahapan perjanjian internasional
yaitu .....
a.
perundingan
b.
penandatanganan
c.
pengesahan
d.
ratifikasi
e.
pertimbangan
Jawaban:C
13. Perhatikan pilihan di bawah ini:
1. Perjanjian yang membentuk hukum (law
making treaties)
2. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty
contract)
3. Perjanjian politik
4. Perjanjian ekonomi
5. Perjanjian bilateral
6. Perjanjian multilateral
Berdasarkan pilihan di
atas, penggolongan perjanjian
internasional menurut fungsinya yaitu .....
a. 1, 2
b. 2, 3
c. 3, 4
d. 4, 5
e. 5, 6
Jawaban:A
14. Sistem pemerintahan dimana menteri-menteri
tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen tetapi
kepada presiden disebut .....
a.
Parlementer.
b.
Presidensiil.
c.
Republik.
d.
Monarchi.
e.
Demokrasi.
Jawaban:B
15. Bentuk pemerintahan Negara Jerman adalah
Republik parlementer. Hal ini berarti .....
a.
Kepala pemerintahan dipimpin oleh
presiden sedangkan kepala negara adalah perdana menteri.
b.
Kepala pemerintahan sekaligus
kepala negara dipimpin oleh presiden.
c.
Kepala pemerintahan sekaligus
kepala negara dipimpin oleh perdana menteri.
d.
Kepala pemerintahan dipimpin oleh
perdana menteri sedangkan presiden sebagai kepala negara.
e.
Menteri membantu presiden dalam
menjalankan pemerintahan.
Jawaban:D
16. Di
dalam negara bersistem parlementer seperti Jepang, kedudukan kaisar atau raja
adalah sebagai …..
a.
Kepala negara.
b.
Kepala pemerintahan.
c.
Perdana menteri.
d.
Presiden.
e.
Menteri.
Jawaban:A
17. Lembaga negara yang berwenang memutus sengketa antar
lembaga negara
dan perselisihan hasil pemilu adalah ….
a.
Mahkamah Konstitusi
b.
Mahkamah Agung
c.
Komisi Yudisial
d.
DPR
e.
MPR
Jawaban:A
18. Tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD
1945 kecuali ….
a.
mengubah UUD.
b.
menetapkan UUD.
c.
melantik presiden dan wakil
presiden.
d.
memberhentikan presiden dan wakil
presiden pada masa jabatannya menurut UUD.
e.
memilih presiden dan wakil
presiden.
Jawaban:E
19. Presiden
tidak dapat membubarkan DPR sebagai mana diatur dalam UUD 1945, hal ini
karena ….
a.
memiliki kedudukan sejajar.
b.
anggota DPR merupakan utusan
partai politik.
c.
DPR mengawasi pemerintah.
d.
DPR memberi pertimbangan dalam
pengangkatan menteri.
e.
bertanggung jawab kepada rakyat.
Jawaban:A
20. Berikut ini merupakan kelemahan sistem
pemerintahan presidensiil yang pernah berlaku di Indonesia pada masa orde baru
yaitu …..
a.
badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada
parlemen.
b.
masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu lima tahun.
c.
penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu
masa jabatannya.
d.
kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak.
e.
legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif
karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Jawaban:D
21. Bentuk negara kita menurut pasal 1 ayat 1 UUD
1945 adalah …..
a.
Presidensiil
b.
Federasi
c.
Parlementer
d.
Republik
e.
Kesatuan
Jawaban:E
22. Perbedaan sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem pemerintahan
negara Malaysia adalah …..
a.
Indonesia bersistem republik
presidensiil sedangkan Malaysia bersistem monarkhi parlementer.
b.
Presiden Indonesia sebagai kepala
negara sedangkan Raja Malaysia sebagai kepala pemerintahan.
c. Perdana menteri Malaysia memegang
jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden RI hanya
sebagai simbol negara.
d.
Menteri di Indonesia dipilih oleh
DPR sedangkan menteri di Malaysia dipilih oleh Perdana Menteri.
e.
Raja Malaysia sebagai kepala
negara sedangkan presiden RI sebagai kepala pemerintahan.
Jawaban:A
23. Lahirnya
globalisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan pesat dari …..
a.
kemajuan manusia dalam hidupnya.
b.
dorongan alamiah sebagai mahluk
social.
c.
majunya teknologi komunikasi dan
transportasi.
d.
kepandaian manusia dalam hidupnya.
e.
kerja keras dari manusia yang
ingin maju.
Jawaban:C
24. Sebagai
penyaring utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menangkal arus
negatif globalisasi yaitu …..
a.
kebiasaan masyarakat.
b.
nilai-nilai Pancasila.
c.
pandangan para ahli.
d.
tradisi dan rutinitas.
e.
sikap pemimpin bangsa.
Jawaban:B
25. Perkembangan dan kemajuan IPTEK sangat
mendukung upaya ketergantungan di berbagai aspek kehidupan global. Namun ada
dampak negatif yang harus diwaspadai yaitu …..
a.
saling bekerja sama.
b.
hidup teratur.
c.
berdisiplin.
d.
bersikap individualis.
e.
dapat memanfaatkan waktu.
Jawaban:D
26. Globalisasi membawa pengaruh positif dan
negatif sehingga kita harus mewaspadainya. Berikut ini merupakan pengaruh
positif dari era globalisasi yaitu …..
a.
konglomerasi
b.
demokratisasi.
c.
konsumerisme.
d. sekulerisasi.
e. westernisasi.
Jawaban:B
27. Dengan masuknya berbagai pengaruh dari negara
lain yang dikhawatirkan dapat membahayakan budaya bangsa, maka sikap yang harus
kita lakukan yaitu …..
a.
menutup arus informasi dan
komunikasi.
b.
melarang keluarga bepergian ke
luar negeri.
c.
menerimanya dengan penuh selektif.
d.
melarang pembelian produk luar
negeri.
e.
melarang orang asing masuk ke
Indonesia.
Jawaban:C
28. Yang tidak termasuk pengertian pers dipandang
dari segi ilmu komunikasi yaitu …..
a.
usaha mencetak dan menerbitkan.
b.
surat kabar dan majalah yang
berisi berita.
c.
usaha pengumpulan dan penyiaran
berita.
d.
penyaluran berita melalui media
massa, surat kabar, dan TV.
e.
orang yang bergerak dalam
penyiaran berita.
Jawaban:A
29. Melalui berita yang disajikan, pers memberikan
peran agar masyarakat dapat mengembangkan kegiatan berwirausaha sehingga
menjadi masyarakat yang produktif. Hal ini merupakan salah satu fungsi pers
yaitu fungsi …..
a. informasi.
b. hiburan
c. kontrol sosial.
d.
pendidikan.
e.
wahana dialog publik.
Jawaban:D
30. Perhatikan
pernyataan berikut:
1.
Memenuhi hak masyarakat untuk
mengetahui.
2.
Menegakan nilai-nilai dasar
demokrasi.
3.
Mengembangkan pendapat umum
berdasarkan informasi yang tepat dan akurat.
4.
Melakukan kontrol sosial.
5.
Media massa sebagai sarana
pendidikan.
6.
Media hiburan bagi masyarakat.
Berdasarkan
pernyataan di atas, yang bukan merupakan peranan pers
nasional yaitu …..
a.
1, 2
b.
2, 3
c.
3, 4
d.
4, 5
e.
5, 6
Jawaban:E
31. Pers yang tidak sesuai dengan sistem nilai yang
berlaku dalam masyarakat dan
kode etik jurnalistik maka harus …..
a. berhadapan dengan hokum dan ditarik dari peredaran.
b. dilindungi pemerintah karena telah dijaminkan.
c. dibubarkan dewan pers karena melanggar UU Pers.
d.
tetap terbit karena kehidupan pers
telah diberi kebebasan.
e.
dibiarkan bebas karena jaman
reformasi.
Jawaban:C
32. Dampak
negatif penyalahgunaan kebebasan media massa bagi masyarakat adalah …..
a.
mempercepat kerusakan moral
bangsa.
b.
menghambat kegiatan masyarakat
sehari-hari.
c.
mengganggu ekonomi masyarakat.
d.
merugikan investor yang bergerak
di bidang media.
e.
masyarakat menjadi malas bekerja.
Jawaban:A
33. Pembaharuan
yang sangat mendasar bagi pers nasional dengan disahkannya UU No. 40/1999
tentang Pers adalah …..
a.
pers diberi kebebasan
seluas-luasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
b.
Pers tidak lagi diperlukan kode
etik dalam kegiatan jurnalistik.
c.
Urusan ijin terbit dipermudah dan
lancar, serta surat ijin tidak lagi diperlukan.
d.
Pers dibebaskan dari segala
tuntutan hukum jika terjadi pemberitaan yang salah.
e.
Pers diberi kesempatan seluas-luasnya
untuk menggali informasi di masyarakat.
Jawaban:C
34. Sesuatu disebut bernilai atau bermakna apabila
bersifat penting dan harus ada keberadaannya. Hal ini merupakan makna dari …..
a.
Nilai materiil.
b.
Nilai vital.
c.
Nilai kerohanian
d.
Nilai keindahan.
e.
Nilai religius.
Jawaban: A
35. Berikut
ini merupakan norma yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu norma …..
a. Agama.
b. Kesusilaan.
c. Hukum.
d.
Kesopanan.
e.
Keindahan.
Jawaban:C
36. Dasar
negara Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan UUD 1945.
Hubungan tersebut diantaranya …..
a. pembukaan UUD 1945 merupakan sumber penyusunan dasar Negara.
b. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.
c. Pancasila memuat tujuan nasional Negara Indonesia merdeka.
d.
penyusunan pembukaan UUD 1945
bersamaan dengan penyusunan dasar negara.
e.
Rumusan sila Pancasila menjadi
bertambah ketika dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Jawaban:B
37. Konstitusi memuat prinsip-prinsip yang paling
pokok atau dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Hal ini merupakan
substansi konstitusi UUD 1945 sebagai …..
a.
hukum tertinggi.
b.
hukum dasar.
c.
dasar negara
d.
fundamen negara.
e.
sumber tertib hukum.
Jawaban:C
38. Pengamalan konstitusi harus dilakukan untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Berikut adalah kegiatan pengamalan konstitusi yaitu ….
a.
sosialisasi hasil amandemen UUD
1945.
b.
gerakan mengubah pembukaan UUD
1945.
c.
mempelajari pembukaan UUD 1945
saja tanpa mengetahui batang tubuhnya.
d.
tidak memberi kesempatan lembaga
negara melaksanakan tugas dan wewenangnya.
e.
menghalangi diskusi tentang batang
tubuh UUD 1945.
Jawaban:A
39. Pancasila
sebagai ideologi terbuka mempunyai ciri khas tersendiri yaitu ….
a.
mengikuti ideologi lain.
b.
bersifat ekslusif.
c.
isinya bersifat operasional.
d.
nilai dan cita-citanya diambil
dari budaya sendiri.
e.
dapat diintervensi oleh budaya
asing.
Jawaban:D
40. Menurut Dr. Alfian, kekuatan ideologi
bergantung pada dimensi realita, fleksibilitas, dan idealisme. Yang merupakan
dimensi idealisme dari ideologi Pancasila adalah …..
a.
memiliki keluwesan dalam menjawab
tantangan sekarang dan masa depan.
b.
menerima kemajuan jaman yang baik
sesuai dengan nilai-nilai ideal.
c.
dapat menerima kemajuan kalau
menguntungkan.
d.
menyesuaikan diri dengan pengaruh
jaman.
e.
cita-cita hidup berbangsa dan
bernegara terwujud secara nyata.
Jawaban:E
41. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan
pemerintahan dan ketatanegaraan Negara RI. Hal ini merupakan fungsi dan
kedudukan Pancasila sebagai …..
a.
paradigma pembangunan.
b.
moral pembangunan.
c.
sumber nilai.
d.
perjanjian luhur bangsa.
e.
dasar negara.
Jawaban:E
42. Perilaku konstitusional dalam hidup berbangsa
dan bernegara perlu diamalkan. Berikut ini yang termasuk perilaku
konstitusional yaitu …..
a.
sabar menerima kenyataan hidup.
b.
partisipasi dalam kegiatan
masyarakat.
c.
ikut serta gotong-royong karena
ada kepentingan.
d.
taat dan tertib berlalu lintas.
e.
menghormati orang yang lebih
tinggi dari kita.
Jawaban:D
43. Rumusan dasar sila-sila Pancasila sebagaimana
tercantum dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 diputuskan oleh …..
a.
BPUPKI
b.
PPKI
c.
KNIP
d.
Presiden
e.
DPR
Jawaban:A
44. Berikut ini merupakan penggolongan hak asasi
manusia yang berkaitan dengan pendidikan warga negara yaitu …..
a.
Hak asasi sosial budaya.
b.
Hak asasi politik
c.
Hak asasi ekonomi.
d.
Hak asasi persamaan hukum.
e.
Hak asasi perlindungan hukum.
Jawaban: A
45. Berikut
ini merupakan contoh hak asasi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia di
bidang ekonomi yaitu …..
a.
melanjutkan pendidikan yang
diinginkannya.
b.
memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak.
c.
mengembangkan budaya nasional.
d.
memilih dalam pemilu apabila
memenuhi persyaratan.
e.
melanjutkan keturunan sesuai
perundang-undangan yang berlaku.
Jawaban: B
46. Landasan Idiil penegakan HAM di Indonesia yaitu …..
a.
Pancasila
b.
UUD 1945
c.
Tap MPR No. XVII/MPR/1998
d.
UU No. 39/1999
e.
KUHP
Jawaban:A
47. Berikut
ini yang bukan subyek hukum internasional yaitu …..
a.
negara
b.
organisasi internasional
c.
individu
d.
kelompok pemberontak
e.
Palang Merah Indonesia
Jawaban: E
48. Pelanggaran HAM berat yang ditentang oleh
Nelson Mandela di Afrika Selatan sebelum ia menjabat presiden adalah
diskriminasi orang berdasarkan warna kulit atau ras yang dikenal dengan …..
a.
Kejahatan kemanusiaan.
b.
Genosida.
c.
Konflik.
d.
Apartheid.
e.
Rasisme.
Jawaban: D
49. Perhatikan
pilihan di bawah ini:
1.
Pelaku ekonomi berlangsung dengan
praktik Korupsi dan Nepotisme.
2.
Pemerintahan yang sentralistis
mengakibatkan kesenjangan dengan rakyatnya.
3.
Nilai agama dijadikan sumber
tindakan dan sikap.
4.
Hukum yang berjalan sesuai dengan
prinsip negara hukum.
Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah .....
a.
1, 2
b.
1, 3
c.
1, 4
d.
2, 3
e.
3, 4
Jawaban:A
50. Upaya meningkatkan jaminan keadilan dapat
diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti bidang sosial budaya. Contoh
upaya tersebut yaitu ….
a.
menyantuni fakir miskin dan
anak-anak yang terlantar.
b.
memilih wakil rakyat sesuai
aspirasinya.
c.
memberikan masukan pada
penyelenggara supaya jujur.
d.
meningkatkan kemandirian partai
politik.
e.
memberi bantuan subsidi atau modal bagi warga yang
tidak mampu.
Jawaban:A
Ditulis Oleh: Rochimudin ~ Untuk Pendidikan Indonesia

Artikel Pembahasan Soal Try Out Tipe A Ujian Sekolah PKN 2013
Semoga bermanfaat.
Terimakasih atas kunjungan dan kesediaan Anda membaca artikel ini.
Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar baik FB comment maupun comment di blog. Sebaiknya berikan comment selain di FB comment agar cepat teridentifikasi.
Artikel Berkaitan:
Materi Kelas XII
- Peta Materi PPKn SMA/MA/SMK/MAK Kurikulum 2013
- Kompetensi Setelah mempelajari PPKn SMA/SMK/MA
- Peta Materi PPKn Kelas XII (Revisi Kurikulum 2013)
- Spanyol, Sebuah Contoh Monarkhi Parlementer
- Sejarah Percetakan
- Sistem Pemerintahan Inggris
- Pengaruh Media dalam Berita Kasus Tasripin yang Menghidupi Ketiga Adiknya
- Peta Materi PKn Kelas 12
- Pembahasan Soal Try Out Tipe B Ujian Sekolah PKN 2013
- Kisi-Kisi Ujian Sekolah PKN Terbaru
- KISI-KISI SOAL PKN TRY OUT UJIAN SEKOLAH 2012/2013
- Pengaruh positif dan negatif dari globalisasi
- Ciri dan Definisi Globalisasi
- Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
- Pengertian & Peranan Pers
pak di cek lagi jawabannya tu pak. kayaknya kok banyak yang aneh
BalasHapusTrims atas koreksinya, silahkan lihat pembaharuannya.
Hapusterimakasih, bisa untuk saya latihan
BalasHapusTerima kasih admin.
BalasHapusini udah diperbaharui blm si? :( lg TO nih, genting
BalasHapusNomor 33 harusnya A, karena pers tetap membutuhkan SIUPP
BalasHapus