Peta Materi PPKn SMA/MA/SMK/MAK Kurikulum 2013

Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
1.  Nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. 2.  Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan   3.  Kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.  Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5.  Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika  6.  Indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, social, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika  7.  Arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.  Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif  Pancasila. 2.  Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.  Sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.  Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5.  Kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 6.  Faktor pedorong dan   penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.  Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara 2.  Pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian 3.  Pengaruh  positif dan negatif  kemajuan IPTEKterhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.  Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya   menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peta Materi PPKn Kelas XI (Revisi Kurikulum 2013)

Kompetensi inti PPKn Kelas XI berdasarkan revisi Kurikulum 2013 meliputi:

KI. 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI. 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Sumber Hukum Internasional

Mochtar Kusumaatmaja ahli hukum internasional dari RI

Sumber Hukum Internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber hukum internasional dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti materil dan formal. Dalam arti materil, adalah sumber hukum internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara.

Subjek Hukum Internasional

Palestinian‑Liberation‑Organization

Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dan kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional.

Subjek Hukum Internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dan semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun dan kebiasaan internasional (Istanto, Ibid: 16; Mauna, 2001:12).

Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik

Paspor diplomatik Amerika Serikat
(dok: wisegeek.com)

Perwakilan Diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa usaha dan atase-atase. Istilah diplomatik (diplomacy), dalam hubungan internasional ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”.

Tahapan-Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional

Sidang ASEAN
(dok: http://hadisupriyono.blogspot.com)

Jelaskan 3 tahap proses pembuatan perjanjian internasional?
Jawab:

Menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, Perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apa pun namanya.

5 Negara dengan Tentara Paling Cinta Damai

Ilustrasi

Setiap tahun Global Peace Index (GPI) senantiasa merilis peringkat negara dengan tingkat perdamaian terbaik di dunia. Meski dunia saat ini relatif dalam keadaan damai, indeks perdamaian justru mengalami penurunan dalam delapan tahun terakhir.

Paspor Bebas Visa ke Seluruh Dunia

Indroyono Soesilo memegang paspor Laissez Passer yang
memungkinkannya untuk ke seluruh negara tanpa visa.

Ada yang menarik perhatian yaitu buku paspor berwarna merah yang dibawa Indroyono di sela-sela wawancara dengan sejumlah wartawan. Tidak seperti buku paspor umumnya yang berwarna hijau, paspor diplomatik warna hitam, atau paspor dinas warna biru, paspor yang dibawanya bersampul merah darah.